SUMBER HUKUM

DEFINISI SUMBER HUKUM

Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala atau apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata

1.      SUMBER HUKUM DARI SEGI MATERIAL DAN FORMAL

1.1            Sumber hukum material dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya. Contoh:

1.1.1        Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.

1.1.2        Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

1.2             Sumber hukum formal antara lain ialah:

1.2.1 Peraturan perundang-undangan (statute),

1.2.2 Kebiasaan (custom),

1.2.3 Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi),

1.2.4 Traktat (treaty),

1.2.5        Doktrin (pendapat sarjana hukum).

2.      PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN IALAH SUMBER HUKUM

2.1      Apakah Undang-undang itu ? Undang-undang ialah salah satu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Menurut Buys, Undang-undang mempunyai dua arti yakni:

2.1.1        Undang-undang dalam arti formal: ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya: dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlementer).

2.1.2        Undang-undang dalam arti material: ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

Apakah  syarat berlaku undang-undang ?

Syarat mutlak untuk berlakunya undang-undang ialah diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) oleh Sekertaris Negara (dahulu: Mentri Kehakiman). Tanggal mulai berlakunya suatu undang-undang menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Jika tanggal berlakunya itu tidak disebutkan dalam undang-undang maka undang-undang itu tidak disebutkan dalam undang-undang maka undang-undang tersebut mulai berlaku 30 hari sesudah diundangkan dalam LN untuk Jawa dan Madura, dan untuk daerah-daerah lainnya baru berlaku 100 hari setelah pengundangan dalam LN. Sesudah syarat tersebut dipenuhi, maka berlakulah suatu fictie dalam hukum: Setiap orang dianggap telah mengetahui adanya sesuatu undang-undang. Hal ini berarti bahwa jika ada seseorang yang melanggar undang-undang tersebut, ia tidak diperkenankan membela atau membebaskan diri dengan alasan: “Saya tidak tahu menahu adanya undang-undang itu.”

2.2      Undang-undang tidak berlaku lagi jika:

a)      Jangka waktu berlaku yang telah ditentukan oleh undang-undang itu sudah lampau;

b)      Keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi;

c)      Undang-undang dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi;

d)     Telah diadakan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang dulu berlaku

2.3      Lembaran Negara

Apakah Lembaran Negara itu ?

Pada zaman Hindia Belanda, Lembaran Negara disebut Staasblad (disingkat Stb atau S). setelah suatu undang-undang diundangkan dalam LN, ia kemudian diumumkan dalam Berita Negara; setelah itu diumumkan dalam Siaran Pemerintahan melalui radio dan melalui surat kabar-surat kabar. Pada zaman Hindia Belanda, Berita Negara disebut De Javasche Courant, dan di zaman Jepang disebut Kan Po. Adapun beda antara Lembaran Negara dan Berita Negara adalah:

a)      Lembaran Negara ialah suatu lembaran (kertas) tempat mengundangkan (mengumumkan) semua peraturan-peraturan Negara dan pemerintah agar sah berlaku. Penjelasan dari suatu undang-undang dimuat  dalam Tambahan Lembaran Negara, yang mempunyai nomor berurut. Lembaran Negara diterbitkan oleh Departemen Kehakiman (sekarang Sekertariat Negara), yang disebut dengan tahun penerbitannya dan nomor berurut misalnya:

LN Tahun 1962 No.1 (LN 1962/1)

LN Tahun 1962 No.2 (LN No.2 Tahun 1962)

Contoh :

a)      LN 1950 No.56 isinya: Undang-Undang Dasar Sementara (1950)

b)      LN 1959 No.37 isinya: Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1959 tentang Peraturan Ujian Universiter bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta

c)      LN 1961 No.302 isinya: Undang-Undang No.22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi.

b)      Berita Negara ialah suatu penerbitan resmi Departemen Kehakiman (Sekertariat Negara) yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan Negara dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu seperti: akte pendirian PT, firma, koperasi, nama-nama orang yang dinaturalisasi menjadi warga Negara Indonesia, dan lain-lain.

Contoh :

Tempat pengundangan peraturan-peraturan daerah/kotapraja ialah Lembaran Daerah/Lembaran Kotapraja.

3.      Kebiasaan (Custom) Sebagai Sumber Hukum

3.1  Pengertian Kebiasaan

Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

Contoh :

Apabila seorang komisioner sekali menerima 10% dari hasil penjualan atau pembelian sebagai upah dan hal ini terjadi berulang-ulang dan juga komisioner yang lain pun menerima upah yang sama yaitu 10% maka sebagai itu timbul hal suatu kebiasaan (usance) yang lambat-laun berkembang menjadi hukum kebiasaan.

Masalahnya, apakah seorang hakim juga harus memperlakukan hukum kebiasaan ? menurut Pasal 15 Algemene Belpalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB): kebiasaan tidaklah menimbulkan hukum, hanya kalau undang-undang menunjuk pada kebiasaan untuk diperlakukan. Jadi, hakim harus memakai kebiasaan dalam hal undang-undang menunjuk kepada kebiasaan.

Dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) disebutkan: persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk apa yang telah ditetapkan dengan tegas oleh persetujuan-persetujuan itu, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan-persetujuan itu diwajibkan oleh kebiasaan.

4.      Sumber Hukum Keputusan Hakim (Yurisprudensi)

4.1  Pengertian Yurisprudensi

Adapun yang merupakan peraturan pokok yang pertama pada Zaman Hindia Belanda ialah Algemene Belpalingen van Wetgeving voor Indonesie yang disingkat AB (ketentuan-ketentuan umum tentang Perundang-undangan untuk Indonesia).

AB dikeluarkan pada tanggal 30 April 1847 yang dimuat dalam Staasblad 1847 No.23, dan hingga saat ini masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Apa yang Diatur dalam Pasal 22 AB?

Menurut Pasal 22 AB, “de rechter, die weigrt recht te spreken onder voorwendsel van stilzwijgen, duisterheid der wet kan uit hoofed van rechtswijgering vervoldgd worden” yang mengandung arti:

Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan  yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.

Dari ketentuan Pasal 22 AB jelaslah bahwa seorang hakim mempunyai hak membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara. Dengan demikian, apabila undang-undang ataupun kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakainya untuk menyelesaikan perkara, maka hakim harus membuat peraturan sendiri.

Keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Pasal 22 AB menjadi dasar keputusan hakim lainnya/ kemudiannya untuk mengadili perkara yang serupa dan keputusan hakimtersebut lalu menjadi sumber hukum bagi pengadilan. Dan keputusan hakim yang demikian disebut hukum yurisprudensi.

Jadi, yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.

4.2  Macam-macam Yurisprudensi

Ada dua macam yurisprudensi, yaitu:

                                           I.            Yurisprudensi tetap, dan

                                        II.            Yurisprudensi tidak tetap

Adapun yang dinamakan Yurisprudensi tetap ialah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan (standard-arresten) untuk mengambil keputusan.

Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang serupa.

Jelaslah bahwa yurisprudensi ialah juga sumber hukum tersendiri.

5.      Traktat (Treaty) sebagai Sumber Hukum

5.1  Pengertian Traktat

Apabila dua orang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang sesuatu hal, maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini ialah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu (pacta sunt servanda).

pacta sunt servanda yang berarti bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya; atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.

Apa perjanjian antar Negara?

Perjanjian yang dilakukan oleh dua Negara atau lebih disebut perjanjian antar Negara atau perjanjian internasional atau traktat. Traktat juga mengikat warga Negara dari negara-negara yang bersangkutan.

Jika traktat diadakan hanya oleh dua Negara, maka traktat itu adalah traktat bilateral misalnya perjanjian internasional yang diadakan pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Rakyat Cina tentang ‘dwi-kewarganegaraan’.

Jika diadakan oleh lebih dari dua Negara, maka traktat itu disebut traktat multilateral, misalnya perjanjian internasional tentang pertahanan bersama Negara-negara Eropa (NATO) yang diikuti beberapa Negara Eropa.

5.2  Perbedaan Traktat Multilateral dan Traktat Kolektif

Apabila ada traktat multilateral memberikan kesempatan kepada Negara-negara yang pada permulaan tidak turut mengadakannya, tetapi kemudian juga menjadi pihaknya, maka traktat tersebut adalah traktat kolektif atau traktat terbuka, misalnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

6.      Pendapat Sarjan Hukum (Doktrin) Merupakan Sumber Hukum

6.1  Pengertian Doktrin

Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut (mengutip) pendapat seorang sarjana hukum menguasai soal yang harus diselesaikannya; apalagi jika sarjana hukum itu menetukan bagaimana seharusnya. Penadapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut. Terutama dalam hubungan Internasional, pendapat para sarjana hukum mempunyai pengaruh yang besar. Dalam hukum internasional, pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting.

6.2  Apa Isi Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional

Mahkamah internasional dalam Piagam Mahkamah Internasional (Statute of the international Court Of Justice) pasal 38 Ayat 1 mengakui, bahwa dalam menimbang dan memutuskan suatu perselisihan dapat menggunakan beberapa pedoman yang antara lain:

                                           I.            Perjanjian-perjanjian internasional (International conventions).

                                        II.            Kebiasaan-kebiasaan internasional (International Custom).

                                     III.            Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (The general principles of law recognized by civilized nations);

                                     IV.            Keputusan hakim (Judical decisions ) dan pendapat-pendapat sarjana.

7.      Aliran Pendapat Sarjana Hukum (Mazhab Ilmu Hukum)

Tanpa memperhatikan adanya sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum, timbul pertanyaan: “Dari manakah asal hukum, mengapa hukum ditaaati orang, dan mengapa kita harus tunduk kepada hukum?” persoalan ketaatan kepada hukum telah menimbulkan berbagai teori dan aliran pendapat atau Mazhab-mazhab dalam ilmu pengetahuan hukum.

7.1  Arti Mazhab Hukum Alam

Adapun teori tentang Hukum Alam telah ada sejak jaman dahulu yang antara lain diajarkan oleh Aristoteles, yang mengajarkan bahwa ada dua macam hukum, yaitu:

                                                 I.            Hukum yang berlaku karena penetapan penguasa Negara.

                                              II.            Hukum yang tidak tergantung pada pandangan manusia tentang baik dan buruknya, hukum yang asli’.

Menurut Aristoteles, pendapt orang tentang ‘keaslian’ adalah tidak sama, sehingga seakan-akan tidak ada hukum alam yang ‘asli’. Namun haruslah diakui, bahwa keaslian suatu benda atau hal tidak lah bergantung pada waktu dan tempat; pengecualian dalam sesuatu hal tentulah ada.

Bukanlah syarat mutlak bahwa Hukum Alam berlaku di zaman apa saja dan dimana-mana, tetapi lazimnya yaitu dalam keadaan biasa, Hukum Alam itu memang didapati di mana saja dan di zaman apa saja, berhubung dengan sifat keasliannya yang memang selaras dengan kodrat alam.

Prof.Subekti,S.H. mengatakan, bahwa menurut kodrat alam misalnya tangan kanan lebih kuat dari tangan kiri, tetapi ada juga orang yang tangan kirinya lebih kuat dari tangan kanannya.

Berhubung dengan itu menurut Aristoteles, Hukum Alam ialah hukum yang oleh orang-orang berpikiran sehat dirasakan selaras dengan kodrat alam

Thomas van Aquino (1225-1274) berpendapat bahwa segala kejadian di alam dunia ini diperintah dan dikemudikan oleh suatu ‘undang-undang abadi’ (lex eterna) yang menjadi dasar kekuasaan dari semua peraturan-peraturan lainnya.

Lex Eterna ini adalah kehendak dan pikiran Tuhan yang menciptakan dunia ini. Manusia dikaruniai Tuhan dengan kemampuan berfikir dan kecakapan untuk dapat membedakan baik dan buruk serta mengenal berbagai peraturan perundangan yang langsung berasal dari ‘undang-undang abadi’ itu dan yang oleh Thomas van Aquino dinamakan Hukum Alam (lex naturalis). Hukum Alam hanya memuat asas-asas umum seperti misalnya :

1.      Berbuat baik dan jauhilah kejahatan;

2.      Bertindaklah menurut pikiran yang sehat;

3.      Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri.

Menurut Thomas van Aquino, asas-asas pokok tersebut mempunyai kekuatan yang mutlak, tidak mengenal pengecualian, berlaku dimana-mana dan tetap tidak berubah sepanjang zaman.

Hugo de Groot (abad ke-17), seorang pengajar Hukum Alam dalam bukunya De Jure Belli Ac Pacis (tentang hukum perang dan damai) berpendapat bahwa sumber hukum alam adalah pikiran atau akal manusia.

Hukum Alam, menuru Hugo de Groot, ialah pertimbangan pikiran yang menunjukan mana yang benar mana yang tidak benar. Hukum Alam merupakan suatu pernyataan pikiran (akal) manusia yang sehat mengenai persoalan apakah suatu perbuatan sesuai dengan kodrat manusia, dank arena itu apakah perbuatan tersebut diperlukan atau harus ditolak.

7.2  Pengertian Mazhab Sejarah

Sebagai reaksi terhadap para pemuja Hukum Alam, di Eropa timbul suatu aliran baru yang dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny (1779-1814).

Von Savigny berpendapat bahwa hukum itu harus dipandang sebagai suatu penjelemaan dari jiwa atau rohani sesuatu bangsa; selalu ada suatu hubungan yang erat antara hukum dengan kepribadian suatu bangsa.

Menurut Von Savigny: hukum bukanlah disusun atau diciptakan oleh orangg, tetapi hukum itu tumbuh sendiri ditengah-tengah rakyat. Hukum itu penjelemaan dari kehendak rakyat, yang pada suatu saat juga akan mati apabila suatu bangsa kehilangan kepribadiannya.

Menurut pandangan tersebut, jelaslah bahwa hukum merupakan suatu rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan dari sejarah suatu bangsa. Karena itu hukum senantiasa berubah-ubah menurut tempat dan waktu. Jelaslah pula pendapat Von Savigny ini bertentangan dengan ajaran Mazhab Hukum Alam yang berpendapat bahwa hukum alam berlaku abadi di mana-mana bagi seluruh manusia.

Aliran yang menghubungkan hukum dan sejarah dinamakan ‘Mazhab Sejarah’. Mazhab sejarah itu menimbulkan ilmu pengetahuan Hukum positif.

Hukum Positif atau Ius Constitutum oleh Prof. Sudiman Kartohadiprodjo, S.H. disebut Tata Hukum; menurut Dr. W.L.G. Lemaire ialah ‘Het hier en nu geldend recht’ yaitu hukum berlaku didaerah (Negara) tertentu pada suatu waktu tertentu.

7.3  Pengertian Teori Teokrasi

Teori tentang Hukum Alam yang telah dijelaskan di depan merupakan bagian dari filsafat hukum, yang bertujuan menemukan jawaban dari pertanyaan: “dari manakah asalnya hukum dan mengapa kita harus tunduk pada hukum?”

Pada masa lampau, para ahli berfikir (filosof) di Eropa menanggap dan mengajarkan , bahwa hukum berasal dari Tuhan yang Mahaesa, dank arena itulah maka manusia diperintahkan Tuhan harus tunduk pada hukum.

Perintah-perintah yang datang dari Tuhan dituliskan dalam Kitab Suci. Tinajauan mengenai hukum dikaitkan dengan kepercayaan dan agama, dan ajaran tentang legitimasi kekuasaan hukum didasarkan atas kepercayaan dan agama.

Adapun teori-teori yang mendasarkan berlakunya hukum atas kehendak Tuhan yang Mahaesa dinamakan Teori Ketuhanan (Teori Teokrasi).

Berhubung peraturan-perundangan ditetapkan oleh penguasa Negara, maka oleh penganjur Teori Teokrasi diajarkan, bahwa para penguasa Negara itu mendapat kuasa dari Tuhan; seolah-olah para raja dan penguasa lainnya merupakan Wakil Tuhan.

Teori Teokrasi ini di Eropa Barat diterima umum hingga Zaman Renaissance.

7.4  Ketentuan Teori Kedaulatan Rakyat

Menurut aliran Rasionalisme, bahwa raja dan penguasa Negara lainnya memperoleh kekuasaannya bukan dari Tuhan, tetapi dari rakyatnya. Pada abad pertengahan diajarkan bahwa kekuasaan raja itu berasal dari suatu perjanjian antar raja dengan rakyatnya yang menaklukkan dirinya kepada raja itu dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam perjanjian.

Kemudian setelah itu dalam abad ke-18 Jean Jacques Rousseau memperkenalkan teorinya, bahwa dasar terjadinya Negara ialah ‘perjanjian masyarakat’ (contrac social) yang diadakan oleh dan antara anggota masyarakat untuk mendirikan suatu Negara.

Adapun teori Rousseau tersebut dikemukakan dalam buku karangannya yang berjudul Le Contrac Social (1762). Teori Rousseau yang menjadi dasar paham ‘Kedaulatan Rakyat’ mengajarkan, bahwa Negara bersandar atas kemauan rakyat, demikian pula halnya semua peraturan adalah penjelmaan kemauan rakyat tersebut.

Demikian menurut aliran ini, bahwa hukum ialah kemauan orang seluruhnya yang telah mereka serahkan kepada suatu organisasi (yaitu Negara) yang telah terlebih dahulu mereka bentuk dan diberi tugas membentuk hukum  yang berlaku dalam masyarakat.

Orang menaati hukum, karena orang sudah berjanji menaatinya. Teori ini dapat juga disebut Teori perjanjian Masyarakat.

7.5  Ketentuan Teori Kedaulatan Negara

Pada abad ke-19, Teori Perjanjian Masyarakat ditentang oleh teori yang mengatakan bahwa kekuasaan hukum tidak dapat didasarkan atas kemauan bersama seluruh anggota masyarakat. Hukum itu ditaati karena negaralah yang mengendakinya; hukum adalah kehendak Negara dan Negara mempunyai kekuatan (power) yang tidak terbatas.

Teori ini dinamakan Teori Kedaulatan Negara, yang muncul pada abad memuncaknya ilmu-ilmu pengetahuan alam. Penganjur Teori Kedaulatan Negara ialah Hans Kelsen. Dalam buku Reine Rechtslehre, ia mengatakan bahwa hukum itu tidak lain dari pada kemauan negara’ (Wille des Staates).

Namun demikian, Hans Kelsen mengatakan bahwa orang taat kepada hukum bukan karena Negara menghendakinya, tetapi orang taat kepada hukum karena ia merasa wajib menaatinya sebagai perintah Negara.

7.6  Ketentuan Teori Kedaulatan Hukum

Prof.Mr.H.Krabbe dari Universitas Leiden menentang Teori Kedaulatan Negara ini dalam bukunya yang berjudul die Lehre der Rechtssouveranitet (1960), beliau mengajarkan bahwa sumber hukum ialah ‘rasa keadilan’.

Menurut Krabbe, hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan dariorang terbanyak yang ditundukan padanya. Suatu peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dari jumlah terbanyak orang, tidak dapat mengikat. Peraturan perundangan yang demikian bukanlah ‘hukum’, walaupun ia masih ditaati ataupun dipaksakan.

Hukum itu ada, karena anggota masyarakat mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu.  Hanyalah  kaidah yang timbul dari perasaan hukum anggota sesuatu masyarakat, mempunyai kewibawaan/paksaan.

Teori yang timbul pada abad ke-20 ini dinamakan Teori Kedaulatan Hukum.

7.7  Arti Asas Keseimbangan

Prof.Mr.R. Kranenburg, murid dan pengganti Prof.Krabbe berusaha mencari dalil yang menjadi dasar berfungsinya kesadaraan hukum orang.

Kranenburg membela ajaran Krabbe, bahwa kesadaran hukum orang itu menjadi sumber hukum. Menurut kranenburg, hukum itu berfungsi menurut suatu dalil yang nyata (rill).

Dalil yang nyata menjadi dasar berfungsinya kesadaran hukum dirumuskan oleh Kranenburg sebagai berikut: Tiap orang menerima keuntungan atau mendapat kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah ditetapkan atau diletakan terlebih dahulu.

Hukum atau dalil ini oleh Kranenburg dinamakan Asas Keseimbangan, berlaku di mana-mana dan pada waktu apa pun.

(Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H. M.H., Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Cipta.2011)